Pemkot Pangkal Pinang Perkuat Sinergi dengan Dunia Usaha melalui Forum CSR
Pangkal Pinang – Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui Rapat Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bersama Forum CSR Kota Pangkal Pinang, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Warkop Kosera Taman Mandara tersebut dipimpin oleh Wali Kota Pangkal Pinang dan dihadiri Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, para camat se-Kota Pangkal Pinang, serta perwakilan BUMN, BUMD dan badan usaha swasta.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara Pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan dunia usaha sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pertemuan tersebut juga merupakan pertemuan pertama yang menghimpun para pemangku kepentingan TJSL sejak pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Oktober tahun sebelumnya.
Dalam arahannya, Wali Kota Pangkal Pinang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program CSR bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa Forum CSR Kota Pangkal Pinang telah memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Wali Kota yang berlaku hingga tahun 2027. Untuk memperkuat forum tersebut, akan dilakukan pembaruan SK dengan memasukkan perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar sebagai anggota.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sejumlah sektor menjadi perhatian, antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, penanganan permasalahan sosial kemasyarakatan, serta pembangunan infrastruktur.
Pada bidang kesehatan, Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyiapkan dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program berobat hanya menggunakan KTP. Pemerintah Kota juga berkolaborasi dengan Bank Sumsel Babel melalui donasi BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu senilai Rp800 juta.
Sementara itu, sektor lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas tambahan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Semangat menjaga lingkungan diperkuat melalui gerakan gotong royong di lingkungan pemerintahan dan masyarakat serta Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Pemerintah Kota juga mengajak dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ruang publik agar masyarakat memiliki ruang yang nyaman untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satu kawasan yang tengah mendapat perhatian adalah Taman Mandara yang memiliki luas sekitar 10 hektare dan sedang direvitalisasi menjadi ruang publik.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pangkal Pinang menyampaikan bahwa pertemuan bersama badan usaha merupakan upaya untuk membangun silaturahmi dan mempererat hubungan antara Pemerintah Kota dengan dunia usaha, bukan semata-mata untuk meminta bantuan.
Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada badan usaha yang selama ini telah berperan dalam pembangunan Kota Pangkal Pinang serta mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kolaborasi pada masa mendatang.
Dunia Usaha Sampaikan Dukungan Program CSR
Sejumlah BUMN, BUMD dan badan usaha swasta menyampaikan dukungan serta rencana program TJSL dalam forum tersebut.
PT Timah Tbk menyampaikan telah menerima 15 proposal dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Sebagian proposal masih dalam proses, sementara sebagian lainnya telah direalisasikan. PT Timah Tbk juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota sesuai dengan anggaran dan rencana program TJSL perusahaan.
Bank Sumsel Babel menyampaikan bahwa dukungan CSR berupa pengadaan tempat sampah telah disetujui. Selain itu, bantuan untuk sentra nanas juga telah disetujui dan berada dalam proses pemasangan.
PT Mitra Tania Prima (MSP) menyampaikan rencana pembangunan satu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Tua Tunu serta dua unit toilet umum di Taman Wilhelmina dan Taman Dealova. PT MSP juga menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi dalam penanganan persoalan sampah melalui program TPS 3R mulai tahun 2027.
Dukungan terhadap kebersihan lingkungan juga disampaikan BNI Cabang Pangkal Pinang melalui pengadaan 15 unit tempat sampah lima warna sebagai bagian dari dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI. Tempat sampah tersebut saat ini masih dalam proses pengerjaan dan akan segera didistribusikan setelah selesai.
Bank Indonesia juga menyampaikan kesiapan untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui berbagai program edukasi, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM, termasuk digitalisasi, pengembangan kopi, wastra, serta program beasiswa Generasi Baru Indonesia.
Fokus Kolaborasi pada Lingkungan, UMKM dan Ekonomi Masyarakat
Rapat koordinasi turut membahas sejumlah peluang kolaborasi strategis, khususnya dalam penanganan persoalan lingkungan dan sampah, pengembangan UMKM, ekowisata, ruang publik, serta pembangunan fasilitas masyarakat.
Pemerintah Kota Pangkal Pinang melihat potensi pengembangan program CSR pada jalur ekowisata Jembatan Selindung–Sungai Selindung–Jembatan Gantung–kawasan Kebun Raya dan Taman Satwa. Selain itu, terdapat potensi pengembangan UMKM melalui rumah produksi ikan giling di Ketapang dan rencana pengembangan kuliner di sejumlah kecamatan.
Sejumlah perusahaan lainnya, termasuk Pertamina Patra Niaga dan PT Pos Indonesia, juga menyampaikan kesiapan mendukung program Pemerintah Kota Pangkal Pinang sesuai dengan kebijakan masing-masing manajemen.
Koordinasi CSR akan Dilaksanakan Secara Rutin
Sebagai hasil rapat, Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan memperbarui SK Forum CSR dengan memasukkan perusahaan yang belum terdaftar sebagai anggota. Selain itu, Dinas Sosial bersama Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan koordinasi dengan perusahaan terkait tema dan kebutuhan program CSR.
Pemerintah Kota juga akan menyusun mekanisme pelaporan realisasi CSR secara berkala dari perusahaan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial. Rapat koordinasi CSR selanjutnya akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang berbeda-beda.
Sejumlah tindak lanjut lainnya telah disepakati, di antaranya reviu 15 proposal CSR yang telah masuk, penyelesaian pengadaan tempat sampah dan peralatan sentra nanas, distribusi 15 unit tempat sampah lima warna, pembangunan RTLH dan toilet umum, penataan manajemen rumah produksi ikan giling di Ketapang, serta mengundang pengembang aktif untuk berpartisipasi dalam program CSR. Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB. Melalui penguatan Forum TJSL dan CSR, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat semakin terarah, terkoordinasi dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Kota Pangkal Pinang.
